Penurunan indeks Demokrasi diungkapkan oleh Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang saat memberikan sambutan Sosialisasi Kegiatan Pendidikan Politik dan Penyerahan secara simbolis Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik (Banparpol).
Zainal menyampaikan walaupun Indeks Demokrasi di Kaltara meningkat dari 78,24 di Tahun 2020 menjadi 79,38 di Tahun 2021 namun secara nasional terus menurun yaitu dari peringkat 2 pada Tahun 2019, peringkat 7 pada Tahun 2020, dan terakhir menjadi peringkat 11 Tahun 2021.
“Politik sangat berhubungan dengan demokrasi dan pendidikan politik dalam upaya meningkatkan Indeks Demokrasi di daerah, tujuannya untuk meningkatkan Stabilitas Politik dan Indeks Demokrasi di Provinsi Kaltara.” ujar Zainal.
Zainal juga menekankan Partai Politik (Parpol) sebagai poros penting dalam proses demokrasi terutama meningkatkan Indeks Demokrasi di Kaltara.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politk (Kesbangpol) Pemprov KaltaraWakil Walikota Tarakan, Effendhi Djuprianto menyambut baik diadakannya kegiatan sosialisasi ini. Dalam kesempatan tersebut Badan Kesbangpol Kaltara menyerahkan secara simbolis Hibah Banparpol kepada 12 partai politik dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2,5 miliar.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan tiga narasumber terkait akuntabilitas Banparpol yaitu Kepala Perwakilan BPK Kaltara, Anggota KPU Kaltara, dan Statistisi Ahli Muda BPS Kaltara. Dalam pemaparannya, Kepala Perwakilan BPK Kaltara, Arief Fadillah mengungkapkan peran BPK dalam pemeriksaan Banparpol adalah untuk memastikan akuntabilitas penggunaan Banparpol.
“Kuncinya adalah tepat rekening, tepat jumlah, tepat prioritas penggunaan dan tepat pertanggungjawaban.” ujar Arief.
Pemaparan dilanjutkan oleh Anggota KPU Kaltara, Teguh Dwi Subagyo tentang pentingnya pemutakhiran dan verifikasi data pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) serta pentingnya keterwakilan perempuan dalam Parpol. Terakhir, Statistisi Ahli Muda BPS, Kaltara Chairunnisa Julfadlina mengungkapkan pentingnya akuntabilitas pelaporan penggunaan Banparpol untuk menilai Indeks Demokrasi di Kaltara.
