Radar Kaltara,
Selasa, 23 November 2021 | 15:16 WITA
TANJUNG SELOR – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Bulungan tahun anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp 1.257.702.212.730. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna ke-10 masa persidangan III, Senin (22/11).
Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 133.958.140.000, pendapatan transfer sebesar Rp 1.116.974.222.730 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 6.769.850.000. “Kita menyadari selama ini pembangunan daerah hampir 89 persen bersumber dari pemerintah pusat maupun bantuan keuangan provinsi dan 11 persen dari PAD,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Senin (22/11).
Namun, kata dia, saat ini Pemda Bulungan terus berupaya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat maupun Pemprov Kaltara. Hal itu dapat dilihat dari peningkatan PAD setiap tahun. “Penyusunan RAPBD ini tidak lepas dari hasil pembahasan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dasar penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah,” ungkapnya.
Karena itu, RAPBD dipastikan tetap berbasis pada prestasi kinerja yang mengutamakan seluruh program yang meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan.
Bupati mengakui dalam realisasi masih sama dengan tahun sebelumnya. “Pendapatan transfer relatif jauh lebih besar jika dibandingkan dengan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya. Penerimaan pendapatan transfer tergantung besar kecilnya porsi dana bagi hasil, pajak atau bukan pajak dan sumber daya alam yang dibagikan pemerintah pusat kepada daerah. Sementara, penerimaan yang berasal dari PAD, secara keseluruhan relatif masih kecil jika dibandingkan dengan penerimaan dari pendapatan transfer, namun kecenderungan setiap tahun memberikan angka yang selalu meningkat,” ungkapnya.
Dengan demikian, maka ketergantungan Pemkab Bulungan untuk membiayai tugas pemerintahan dari pendapatan transfer masih sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan kemandirian daerah dalam melakukan pembangunan, agar lebih bertanggung jawab kepada masyarakat melalui peningkatan daerah dari segi keuangan maupun manajemen pemerintahan. “PAD adalah salah satu yang perlu diintensifkan untuk membantu keuangan daerah,” bebernya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bulungan Kilat Bilung mengatakan, penetapan APBD 2022 ini masih harus melalui beberapa tahapan. Setelah penyampaian nota akan dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi. “Jadi, prosesnya masih panjang,” ujarnya. (*/jai/ash)
