Sumber Media: Radar Tarakan
Selasa, 31 Oktober 2023 | 14.29 WITA
TANJUNG SELOR – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2023 terus ‘merangkak’ naik. Namun, data terakhir menunjukkan realisasi APBD 2023 ini baru di angka 54 persen.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Denny Harianto menjelaskan, realisasi APBD ini secara persentase mengalami penurunan dari capaian di anggaran murni dengan di perubahan, karena di perubahan terjadi penambahan nilai.
“Kan di murni itu APBD kita sekitar Rp 2,99 triliun, sementara di perubahan naik menjadi sekitar Rp 3,5 triliun,” ujar Denny kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor akhir pekan kemarin.
Artinya, realisasi dari sisi persentase ini secara otomatis berkurang karena nilai APBD mengalami kenaikan sekitar Rp 500 miliar. Tapi, jika dilihat dari sisi realisasi anggaran, sejauh ini terus menunjukkan kenaikan.
“Sekarang ini sementara masih terus bergerak. Ada beberapa pencairan yang besar-besar mulai dilakukan. Ini dalam bentuk belanja modal, seperti kegiatan-kegiatan fisik,” jelasnya.
Denny menyebutkan beberapa di antaranya yang sudah mulai dilakukan proses pencairan atau termin itu adalah pekerjaan fisik pembangunan gedung sekretariat Kantor Gubernur Kaltara dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara.
Disinggung soal realisasi dari persentase yang masih kecil sementara saat ini sudah memasuki akhir Oktober, Denny menyebutkan memang setiap tahun pasti terjadi hal seperti ini, yaitu pencairan anggaran di lakukan di akhir-akhir tahun.
“Kalau kita, seperti uang muka dan sebagainya, sudah ada. Silakan jika ingin melakukan pencairan. Tidak ada masalah. Tapi dari pihak pekerja memang biasa pencairan di akhir-akhir tahun, kita juga tidak tau apa strategi mereka,” akunya.
Kendati demikian, Denny mengaku optimistis bahwa realisasi APBD tahun ini tetap tinggi sesuai dengan target yang ada, yaitu pada kisaran di 90 persen.
Ia mengaku tak ingin pesimis, karena itu akan mempengaruhi kinerja dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya di lingkungan Pemprov Kaltara.
“Yang jelas uangnya ada. Saya tinggal bayar saja jika ada yang mengajukan pencairan. Di sini saya harus mengajak semuanya optimis dalam bekerja untuk menyelesaikan program kegiatan yang sudah direncanakan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa nilai pendapatan yang selalu di atas dari realisasi belanja itu uangnya akan ‘terparkir’ di bank. Di sini secara otomatis bunga dari dana yang ‘terparkir’ tersebut akan menambah pendapatan asli daerah (PAD).
“Jadi jika dia tidak ditempatkan di deposito, artinya dia jasa giro-nya dapat. Itu sekitar 1,20-40 persen. Otomatis dia menambah langsung (terhadap PAD),” pungkasnya.
(iwk/har)
