Koran Kaltara, 22 Juni 2022
NUNUKAN, Koran Kaltara – Sebagai daerah perbatasan, masyarakat Kabupaten Nunukan memang akrab dengan produk-produk asal Malaysia. Hal itu dilihat dari banyaknya produk Malaysia yang beredar di pasaran.
Meski masuk secara ilegal, sebagian pihak menilai fenomena ini merupakan kearifan lokal masyarakat setempat.
Menanggapi persoalan itu, Wakil Ketua DPRD Nunukan, Burhanuddin tak menampik.
“Kalau kita melihat, tentunya kita masih membutuhkan pasokan dari produk Malaysia,” terangnya kepada Koran Kaltara, Rabu (22/6/2022).
Namun begitu, Burhan mengatakan, jika berbicara kebijakan tentu ada dasarnya. Namun ketika masuk masalah kewenangan, maka semua institusi memiliki kewenangan masing-masing.
“Artinya, kita tidak bisa masuk kamar mereka. Tidak bisa intervensi. Tapi, yang kita lakukan adalah berusaha berbicara dengan kondisi yang ada,” ungkapnya.
Contoh, kata dia, ketika masih bisa maka perlu diberikan kebijakan khusus. Namun ketika tidak mampu, maka diberikan alternatif dan solusinya.
“Saya kira, semua sudah pandai melihat kondisi sekarang. Artinya, mari kita melihat kondisi masyarakat, kalau tidak ada solusinya, maka perlu ada kebijakan,” tambahnya.
Sebaliknya, ketika sudah ada solusinya, maka kebijakan itu yang harus dikurangi secara pelan-pelan.
“Nah, yang kita harus lakukan, bagaimana memperbaiki regulasi ini. Masih membutuhkan atau tidak, lihat kondisi di lapangan seperti apa,” ujarnya.
Sebab, dia menegaskan, ada juga beberapa masyarakat mencari kesempatan dari kebijakan itu.
“Jadi, memang perlu ada penertiban juga. Contoh, ayam potong jika kebutuhan ayam lokal mencukupi lalu masuk ayam dari luar, maka akan merusak pasar lokal,” bebernya.
Namun, kata dia, hal itu bukan pula menjadi acuan dihentikan. Sebab, jika dihentikan dikhawatirkan akan berpengaruh pada pasokan di Nunukan.
“Artinya, bisa di rem-rem dulu lah dengan pandai-pandai melihat kondisi riil di lapangan,” ungkapnya. (*)
Reporter: Asrin
Editor: Hariadi
