-Tarakan-
Krisis keuangan yang melanda pemerintah kota Tarakan pada 2015, cukup ironis. Sebab, selama 2013 dan 2014, Pemkot Tarakan selalu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas kinerja pengelolaan keuangan atas penilaian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
Tapi, Kepala Perwakilan BPK-RI Kalimantan Utara, Ade Iwan Ruswana, menegaskan agar masyarakat jangan salah persepsi. Opini tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan keuangan yang melilit Pemkot Tarakan saat ini.
“WTP itu tidak ada urusan dengan defisit atau surplus. WTP itu tidak ada urusannya dengan utang atau tidak ngutang. Tiap tahun rugi, tetapi memang transparan bahwa dicatat rugi, catatan angkanya benar, ya WTP,” tegas Ade.
Artinya, Pemkot Tarakan memang transparan dalam melaporkan keuangan kepada pemerintah pusat. “Laporan keuangan itu benar adanya, tidak bohong, tidak ngibulin, sehingga tim pengguna laporan keuangan bisa menganalisa,” cetusnya.
Sebenarnya, imbuh Ade, dari penghargaan ini pemerintah Tarakan mendapat reward berupa tambahan dana ke kas daerah. Namun, Ade tak mengetahui angkanya karena menjadi ranah Kementrian Keuangan. Pihaknya bertugas memeriksa saja.
Yang jelas, dana tersebut bisa menjadi tambahan bagi pendapatan daerah yang masuk dalam alokasi dana umum (DAU) atau Dana alokasi khusus (DAK).
Sumber Berita: http://bulungan.prokal.co | 12 Januari 2016
