Sumber Media: Radar Tarakan
Selasa, 13 Februari 2024 | 14.30 WITA
Ada banyak hal yang dibahas pada pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Bulungan di Tanjung Selor itu, mulai dari kerawanan bencana hingga potensi bantuan yang bisa ‘dipetik’ di pusat.
Terkait kerawanan bencana di Bulungan, sesuai data mitigasi BNPB, ada beberapa hal yang masih menjadi ancaman, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
“Alhamdulillah, ada banyak masukan dari pertemuan singkat itu. Selain data kerawanan bencana, juga ada potensi bantuan yang dapat diberikan BNPB untuk melakukan pembenahan berbagai fasilitas umum yang rusak akibat bencana alam,” ujar Syarwani, Kamis (8/2).
Melalui pertemuan itu, ada potensi usulan bantuan untuk pembangunan jembatan yang rusak akibat banjir serta fasilitas lainnya melalui anggaran BNPB.
“Nantinya akan disiapkan, Pak Wakil Bupati yang memimpin tim lintas sektor, karena usulannya tentu butuh dokumen teknis,” katanya.
Termasuk usulan penanganan yang sesuai untuk pendangkalan alur pelayaran Sungai Kayan yang menjadi masalah krusial dan berpotensi mengganggu kelancaran transportasi dari Tanjung Selor ke Tarakan maupun sebaliknya.
“Sidementasi butuh kajian teknis, makanya tim terpadu yang dipimpin oleh Pak Wakil Bupati akan melibatkan usur teknis seperti PUPR, DLH termasuk BPBD dan Bappeda,” jelasnya.
Kajian teknis diperlukan agar jangan sampai pola penanganan untuk mengatasi pendangkalan Sungai Kayan tidak sesuai. Karena penanganan yang diharapkan untuk jangka panjang.
Begitupun yang disampaikan Wakil Bupati Bulungan, Ingkong Ala terkait penanganan longsor di beberapa titik Tepian Sungai Kayan dengan pemasangan turap.
“Karena sebagian masyarakat kita masih tinggal tidak jauh dari bantaran sungai kayan,” katanya.
Termasuk bagian yang menjadi andil Pemkab Bulungan. Karena berbicara penanganan bencana bisa diintervensi melalui BNPB, Pemprov Kaltara maupun Pemkab Bulungan. Komitmen Pemkab Bulungan dalam kesiapsiagaan bencana dengan telah disiapkanya anggaran tak terduga untuk penanganan hingga pasca bencana.
“Saya sangat sepakat apa yang disampaikan Kepala BNPB, tidak mungkin bencana bisa ditangani pemerintah daerah saja tanpa dukungan semua stakeholder,” pungkasnya (iwk/har)
