Koran Kaltara,
Kamis, 12 Mei 2022
NUNUKAN, Koran Kaltara– Laporan pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemkab Nunukan sudah tujuh kali secara berturut-turut sejak tahun 2015 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hasil audit dengan opini WTP ini diterima langsung oleh Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid didampingi Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa dalam acara Penyerahan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021 di auditorium kantor BPK RI Provinsi Kaltara, Selasa (10/5/2022).
Laura mengungkapkan rasa terimakasihnya atas kerja keras seluruh perangkat daerah.
Sebab, merekalah yang menjalankan kinerjanya secara maksimal, khususnya dalam pengelolaan keuangan di tahun 2021 lalu.
“Berangkat dari kerja keras inilah hasilnya dapat dinilai layak untuk menerima dan mempertahankan kembali predikat WTP untuk LKPD tahun anggaran 2021,” ujarnya.
Namun begitu, Laura meminta kepada seluruh OPD untuk tidak terlalu terlena atas pencapaian ini. Sebab, tantangan ke depannya juga semakin besar.
“Terus pertahankan reputasi ini, jangan sampai kita lalai menurunkan predikat. Karena, dengan predikat ini bukti bahwa pengelolaan keuangan dinilai sangat baik,” ujarnya.
Dalam raihan WTP ini, kata dia, ada beberapa sektor penilaian yang dilakukan oleh BPK.
Sehingga, dia menegaskan semua hasil penilaian ini akan terus menjadi evaluasi Pemkab Nunukan untuk lebih baik lagi ke depannya. (*)
Reporter: Asrin
Editor: Hariadi
