-Tarakan-
Belakangan, cacian dan hujatan di media sosial Facebook ramai ditujukan kepada PT PLN Tarakan. Penyebabnya tak lain karena masalah pemadaman bergilir yang membuat ribuan pelanggan listrik geram. Informasi yang diterima Kaltara Pos, akhir Desember 2016 lalu, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie melayangkan surat kepada Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kaltara. Surat tersebut berisikan permintaan audit PT PLN Tarakan sebelum kembali dikelola pusat. Hal ini diungkapkan Kepala Perwakilan BPK Kaltara, Ade Iwan Ruswana, kemarin (30/1).
“PLN itu kan anak perusahaan PT PLN Persero, yang berhak melakukan kewenangan audit itu adalah divisi BPK yang bernama Auditorat Utama Keuangan Negara VII, itu seluruh BUMN dia yang mengaudit. Begitu saya dapat surat dari Gubernur, saya langsung meminta bantuan Auditor untuk melakukan audit pada PLN Tarakan,” ujar pria yang akrab disapa Ade ini.
Yang menjadi masalah, lanjut Ade, Auditorat BPK Keuangan VII sudah terlibat dalam audit yang sudah direncanakan. Namun masih diusahakan akan mengaudit lagi awal tahun sekira Februari ini. Karena terkadang meminta permohonan audit dianggap agak susah oleh Ade dalam hal pertanggungjawaban. “Ini contoh, kalau toh PLN menjadi kewenangan BPK Kaltara ya pada saat perencanaan anggaran. ‘Kan dari awal BPK Kaltara tidak merencanakan akan mengaudit PLN. Dan untuk menerjunkan tim untuk audit, BPK harus menyurat meminta anggaran. Jadi kita harus mengaudit berdasarkan rencana-rencana pemerintah yang sudah dianggarkan,” terangnya.
Dijelaskan Ade, audit mengaudit menyangkut kemaslahatan orang banyak, pelayanan pada masyarakat dan kesejahteraan orang banyak. Lebih jauh soal surat yang diajukan oleh Gubernur, Ade mengatakan soal operasional PLN yang telah dilakukan selama ini. Berapa aset yang telah diserahkan dan beberapa yang terkait dengan hasil usaha atau pendapatan setahun terakhir. Ade cukup penasaran dengan tugas PLN lama sebelum di bawah naungan PLN Persero.
“Supaya apa-apa itu jelas. Betul atau tidak sih sebenarnya nilai aset yang diserahkan selama ini sekian, pendapatan selama ini berapa, dialokasikan untuk apa saja, saya kira itu pelaporan pengakhiran sebuah laporan keuangan. Karena itu dianggap agak berisiko, namun saya kira itu harus dilakukan,” ungkapnya.
Selama ini BPK Kaltara pun belum pernah melakukan audit kepada PLN Tarakan. Hanya melakukan pemeriksaan laporan keuangan Kota Tarakan di mana di dalamnya ada subsidi yang diberikan pada PLN Tarakan untuk masyarakat atau yang berkaitan dengan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah). Dan bukan PLN sebagai badan hukum, seperti operasional dan manajemennya. Untuk melakukan pemeriksaan pada PLN Tarakan, memang bukan kewenangan BPK perwakilan kecuali mendapat tugas dari BPK pusat. Sehingga Ade pun mengaku tidak berani mendahului tugas dari pusat.
Perihal permintaan Gubernur untuk melakukan audit PLN pun Ade akan meminta ke pusat agar menerjunkan sumber daya manusia (SDM) untuk memeriksa. Namun untuk waktunya Ade belum bisa memastikan. Karena Januari hingga Maret dianggap bulan yang masih cukup sibuk untuk banyak perencanaan BPK. Atau jika BPK pusat memberikan kewenangan pada BPK perwakilan, hal tersebut akan dianggap lebih baik. Dikarenakan kendala saat ini, ada di jumlah sumber daya manusia atau staf auditor yang dirasa masih kurang. Untuk mengaudit pun dibutuhkan sekira 5 orang staf.
“Biasanya audit pusat itu kan awal-awal Februari, karena Januari itu masih proses perencanaan dan anggaran. Semoga Februari nanti pusat bisa menerjunkan sumber daya untuk memeriksa PLN. Atau pusat bisa memberikan kewenangan lewat surat pada BPK perwakilan untuk melakukan audit, itu bisa karena pelimpahan tugas saja,” katanya lagi.
Terpisah, Hubungan Masyarakat (Humas) PT PLN Tarakan, Zibra Sari menjelaskan, masalah PLN saat ini masih disebabkan oleh suplai gas dari Bunyu yang tidak selalu lancar. “Kalau untuk masalah mesin kan dari Idec-nya tidak masuk sistem. Kalau untuk masalah suplai gas kan naik turun, jadi pemadaman itu di luar rencana dan kendali kita,” ujar Zibra.
Untuk rencana jangka panjang PLN sendiri pun belum bisa terealisasi atau masih diusahakan PLN yaitu berupa tenaga pembangkit bio full. Namun untuk rencana jangka pendek dianggap sudah berjalan. Pasokan gas yang naik turun dan tidak bisa diprediksilah yang menjadi kendala utama saat ini. Dikonfirmasi perihal solusi untuk masalah gas pun Zibra belum bisa memastikan dan PLN akan terus memaksimalkan pelayanan. Sementara itu, Direktur PLN sampai saat ini masih belum bisa ditemui karena sibuk.
Sumber Berita: http://kalpos.prokal.co | 31 Januari 2017
