-Tarakan-
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), H Udin Hianggio mengatakan, selama hampir tiga tahun menjadi pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kaltara Ade Iwan Rusmawa, telah banyak memberikan konstribusi. Atas nama pemerintah provinsi, Wagub menyampaikan terima kasih. Dirinya berharap kepala perwakilan BPK Kaltara yang baru, Tornanda Syaifullah dapat meningkatkan kerjasama yang selama ini telah terjalin dengan baik.
Demikian disampaikan H Udin, saat serah terima jabatan (Sertijab) kepala perwakilan BPK Kaltara di Gedung Serba Guna Kantor Walikota Tarakan, Rabu (1/2). “Kami menyampaikan terima kasih, karena telah melakukan pembinaan kepada aparatur pemerintah. Utamanya dalam hal pengelolaan keuangan. Baik kepada pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota di Kaltara,” ujar Wagub.
Pemprov Kaltara, kata Udin, berkomitmen untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan. Raihan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK RI kepada Pemprov Kaltara, menurutnya, bukan merupakan segala-segalanya. Namun mempertahankan dengan menjalankan pemerintahan, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel adalah yang harus diutamakan.
“Kami berharap bupati/walikota, serta seluruh aparatur di Kaltara untuk mengoreksi diri. Kita harus menunjukkan pemerintahan yang bersih, amanah dan professional. Untuk tujuan membawa Kaltara ke depana lebih baik,” ujarnya.
Udin menambahkan, kepada Tornanda, sebagai pengganti Ade Iwan, diharapkan meneruskan kerja sama. Dalam hal ini, memberikan pembinaan dan masukan untuk menjadikan Kaltara terdepan. “Kaltara sebagai provinsi baru, masih perlu banyak masukan. Termasuk kritikan dari seluruh elemen masyarakat, untuk menuju pemerintahan yang bersih, seperti yang kita inginkan bersama. Atas nama pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota se Kaltara, kami juga mengucapkan terima kasih kepada BPK RI,” imbuh Udin.
Sertijab Tornanda Syafullah yang menggantikan Ade Iwan Rusmawa, ditandai dengan penyerahan memori tugas yang disaksikan langsung oleh Anggota V BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara.
Selain wakil gubernur, acara sertijab dihadiri Sekretaris Provinsi, bupati/walikota se Kaltara, pejabat Pemprov, serta perwakilan pejabat eselon dari kabupaten/kota se Kalimantan Utara.
Sementara itu, dalam arahannya Anggota V BPK RI Moermahadi menyampaikan, Sertijab dalam organisasi, termasuk di BPK RI
merupakan hal yang biasa dilakukan, dalam menjaga profesionalisme organisasi.
Sertijab kemarin, kata dia merupakan kelanjutan dari pelantikan pjabat eselon II di lingkup BPK RI pada 4 Januari lalu. Dalam kesempatan itu, dirinya mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, untuk terus menerus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Negara.
“Pada hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan 2015, ada 3 pemerintah daerah di Kaltara, termasuk pemerintah provinsi yang mendapatkan opini WTP. Sedang tiga lainnya mendapatkan WDP (wajar dengan pengecualian). Perlu kami jelaskan disini, jika mendapatkan WTP itu bukan berarti bersih dari segala-segalanya. Namun opini di sini yang kami berikan adalah, penilaian dari kewajaran laporan keuangan,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Moermahadi juga menyampaikan, kepada jajaran pemerintah daerah agar memperhatikan persoalan pengelolaan aset. “Yang sering menjadi persoalan selama ini adalah, ketidaktertiban dalam hal pengelolaan asset. Ini penting, supaya diperhatikan. Karena asset itu selalu berubah, setiap tahun nilai bisa bertambah,” tambah Moermahadi.
Sumber Berita: http://kaltara.antaranews.com | 2 Februari 2017
