Koran Kaltara, 19 Mei 2022
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Wakil Wali Kota Tarakan, Effendhi Djuprianto, hadir pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan tingkat Provinsi Kaltara Tahun 2022.
Kegiatan yang dilaksanakan di Tanjung Selor, Selasa (17/5/2022) ini dalam rangka mengawal program-program daerah.
Termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak sarang burung walet serta mengawal program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), agar lebih optimal guna mendukung program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Serta meningkatkan peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan komitmen oleh seluruh kepala daerah dan penandatanganan rencana aksi oleh seluruh APIP.
“Setelah ada MoU antar kepala daerah, ditindaklanjuti antar Inspektorat tingkat Provinsi dan kabupaten/kota. Jadi, teknisnya dari Inspektorat,” ujar Effendy.
Selain itu, dalam Rapat Koordinasi yang diadakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltara ini juga melibatkan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan.
Tujuannya, untuk meningkatkan pendapatan yang bersumber dari pajak sarang burung walet.
Perda pajak sarang burung walet, kata Effendy masih dalam proses perbaikan. Jika tahun ini selesai dan bisa segera direalisasikan, maka diharapkan tahun depan sudah bisa terlihat PAD dari sarang burung walet.
“Revisi Perda terkait pajak sarang burung walet sekarang masih dalam proses. Harapan kami, banyak rumah sarang burung walet yang di Tarakan bisa menyumbang PAD. Semoga bisa terlihat tahun depan,” imbuhnya.
Meski PAD dari sarang burung walet ini belum dirasakan maksimal, namun Effendy mengungkapkan dari sumber lainnya mengalami peningkatan.
Salah satunya, dari beberapa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) di bawah Pemkot Tarakan.
“Kalau dari yang lain Alhamdulillah naik. Termasuk ada sumbangan dari Perumda, sudah menunjukkan keuntungan makanya ada peningkatan PAD. Sekarang kami cermati justru pengelolaan aset yang perlu ada peningkatan. Termasuk lahan milik Pemkot yang kalau bisa didorong agar ikut memberikan PAD,” tuturnya. (adv)
Reporter: Sahida
Editor: Rifat Munisa
