Pemerintah Kota Tarakan tak mampu mempertahankan prestasinya sebagai daerah yang berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2015 Tarakan mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Padahal, sejak 2012 lalu Tarakan selalu merain predikat opini WTP.
Kepala BPK RI Perwakilan Kaltara Ade Iwan Ruswana tak menampik ada catatan khusus sehingga pihaknya hanya memberi WDP terhadap LKPD Tarakan. Persoalannya ada pada aset dan jalan
