Koran Kaltara, 31 Oktober 2021
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan, penyaluran bantuan sosial (bansos) harus tepat sasaran, yakni kepada masyarakat miskin, rentan dan terdampak pandemi Covid-19. Namun, dia mengakui jika proses penyaluran kerap terkendala persoalan data. Dalam berbagai kesempatan, dia selalu mengemukakan, tak hanya masalah data, penyaluran bantuan harus dikawal sampai kepada penerima.
- Mensos Ungkap Kendala Geografis, DPRD Kaltara Tekankan Soal Data
Diketahui, mantan Walikota Surabaya itu, melakukan kunjungan ke Kalimantan Utara (Kaltara) selama dua hari ini. Pada Kamis (28/10/2021), Risma berada di Tanjung Selor, Bulungan dalam kapasitasnya sebagai kader PDI Perjuangan. Kemudian Jumat (29/10/2021), melakukan kunjungan kerja sebagai menteri di Tarakan sekaligus menyalurkan bansos.
Beberapa waktu lalu sebelum ke Kaltara, Mensos mengatakan, pihaknya tengah berupaya memperbaiki sistem perbaikan bansos, terutama terkait data penerima. Menurutnya, perbaikan data itu adalah sesuatu yang sulit.
“Dimulai dari pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), meng-cleansing data ganda, memadankan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” katanya dikuti dalam rilis resmi Kemensos RI.
Dia kemudian meminta peran pemerintah daerah terkait hal itu. Ditegaskannya, jangan sampai ada pemerintah daerah yang bergerak lambat, apalagi tidak peduli soal data. Hal itu menurutnya, akan memperlambat penyaluran, bahkan bansos tidak tepat sasaran. Selain itu, khusus di Kaltara, dia juga mengungkap soal kendala geografis. Di mana, provinsi paling bungsu ini, memiliki wilayah yang hanya bisa diakses lewat jalur udara.
“Yang perlu ditindaklanjuti adalah kendala geografis, sehingga kita harus menyelesaikan permasalahan (penyaluran) itu. Contoh, Krayan (Nunukan). yang tidak bisa diakses darat maupun laut, akhirnya harus menggunakan pesawat. Kita sudah mencarikan solusinya dan Insya Allah kita bisa selesaikan permasalahan ini ke depan,” kata Risma dikutip dari Dinas KISP Kaltara, Jumat (29/10/2021).
Dikonfirmasi perihal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltara Andi Hamzah turut memberikan atensi soal data. Hal itu penting, agar setiap penerima bansos, adalah warga yang berhak.
“Masalah data ini, semoga dengan kedatangan Bu Mensos bisa teratasi. Jadi, kita berharap tidak ada lagi bansos diberikan kepada yang tidak berhak. Apalagi ada oknum atau pihak yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya,” tegasnya.
Menurutnya, bansos merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam upaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Apalagi di tengah situasi pandemi, banyak yang terdampak dan butuh bantuan.
“Kita di Kaltara harus terus mengawal hal ini. Bansos ini sangat bermanfaat kalau dikawal agar tepat sasaran dan juga tepat manfaat. Itu yang harus dipastikan,” tambahnya. (*)
Reporter: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Nurul Lamunsari
