Koran Kaltara, 1 April 2022
TARAKAN, Koran Kaltara– Sejumlah kebutuhan infrastruktur di Kota Tarakan akan difasilitasi oleh Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin, ketika bertemu dengan jajaran Pemkot Tarakan, Rabu (30/3/2022).
Mahyudin menuturkan, salah satu usulan yang disampaikan berupa penyelesaian jalan lingkar dan rencana pembangunan jembatan Bulungan-Tarakan (Bulan) yang belum juga terealisasi hingga saat ini.
Bahkan, untuk penerbangan dari dan ke Tarakan yang lebih banyak menggunakan pesawat jenis ATR turut dikeluhkan.
“Minta agar pesawat jet masuk lagi, supaya penumpang lebih banyak dan harga bisa lebih rendah. Nanti akan di follow up. Kementerian Perhubungan juga akan kami hubungi, apalagi saat ini jumlah penumpang penerbangan juga semakin meningkat,” katanya.
Terkait masalah maskapai penerbangan ini, pihaknya sudah menghubungi Wakil Menteri Perhubungan dan dalam komunikasi tersebut ada kepastian untuk menindaklanjuti.
Kemudian, terkait masalah kehutanan juga sudah ditanggapi Wakil Menteri Kehutanan.
Sedangkan terkait permasalahan yang berkaitan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), nanti pihaknya akan melakukan komunikasi lanjutan.
“Jadi, saya tidak bisa janji dalam waktu dekat. Karena anggaran negara juga saat ini tidak terlalu baik, setelah Covid. Tapi, kami akan menyampaikan ke Kementerian PUPR. Kan sudah masuk dalam perencanaan sebelumnya,” ungkapnya.
Meski sudah masuk dalam perencanaan, Mahyudin mengatakan masih belum ada anggaran yang tersedia untuk pembangunan Jembatan Bulan.
Sehingga, intervensi belum bisa dilakukan saat ini. Namun, ia akan tetap mengupayakan progress pembangunan yang akan menghubungkan wilayah se-Kaltara ini akan terwujud.
Semua usulan yang disampaikan pemerintah daerah, kata dia tidak bisa terjamin 100 persen akan terealisasi dalam waktu dekat dan akan memilah dulu mana yang menjadi prioritas
“Tapi, kalau rencana pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk sampah di Tarakan itu prioritas. Harus ada rencana strategis untuk pengelolaan sampah. Sudah dijawab langsung Kementerian Lingkungan Hidup,” tegasnya. (*)
Reporter: Sahida
Editor: Rifat Munisa
