Koran Kaltara,
Rabu, 22 Juni 2022
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diprediksi sebesar Rp2,5 triliun pada tahun 2023.
Ini disampaikan Bappeda-Litbang Kaltara saat diundang rapat kerja membahas RKPD Tahun 2023 oleh DPRD Kaltara.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda-Litbang Kaltara, Helmi mengatakan, prediksi APBD 2023 senilai Rp2,5 Triliun diperoleh dari Bapenda Kaltara.
Namun, angka ini masih bisa meningkat karena semua usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) belum dimasukkan.
“Ini masih prediksi, ada kemungkinan DAK meningkat karena belum masuk semua usulan,” kata Helmi kepada awak media, Senin (20/6/2022).
Secara umum, APBD tahun 2023 dibayangi dana transfer pemerintah pusat yang menurun pada fungsi infrastruktur.
Sehingga, setiap OPD diarahkan berusaha meningkatkan pendapatan dari DAK. “Jadi, sekarang masih berjuang. Saya, yakin itu nggak hanya segitu (Rp2,5 Triliun),” jelasnya.
Lanjut Helmi, Pemprov Kaltara tengah melakukan konsultasi persoalan DAK ke pemerintah pusat.
Khususnya dengan berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor.
“Karena kita ada Inpres 9 Tahun 2018, ada dana yang disediakan Kementerian PU, tinggal nanti kita konsultasikan kembali,” ujarnya.
Pihaknya juga akan melaporkan desakan DPRD terkait peningkatan DAK 2023 ke Sekda dan Gubernur. Dimungkinkan ada stretching ke masing-masing OPD dalam waktu dekat.
“Leading sector-nya itu di OPD-OPD. Jadi, soal DAK memang berkaitan dengan kepintaran dan kepiawaian masing-masing OPD untuk melobi anggaran ke situ,” ungkapnya.
Anggota DPRD Kaltara selaku Pimpinan Rapat Kerja Terkait RKPD Pemprov Kaltara Tahun 2023 kemarin, Elia DJ, mendesak agar APBD 2023 tidak kembali mengalami penurunan seperti tahun ini.
“Bagi kita, ada penurunan signifikan dari 2021 ke 2022, karena sampai sekitar Rp300 miliar,” kata Elia.
Dia tidak bisa melakukan pembahasan detail karena DPRD belum menerima rincian data dari Bappeda-Litbang Kaltara. Ini yang dinilai Elia membuat pertemuan kemarin cenderung sia-sia.
“Sebetulnya kami hari ini harus memegang yang namanya rancangan akhir evaluasi, tapi karena belum dikasih ke kita, jadi apa yang mau dibedah,” jelasnya.
Secara umum, Elia menyayangkan tagline ‘membangun desa, menata kota’ yang tidak diikuti dengan implementasi maksimal. Ini tercermin dari nihilnya DAK Afirmasi di tahun ini.
“DAK Afirmasi Cuma Rp0. Jadi, apa yang bisa dibangun di perbatasan, daerah terpencil dan terluar, termasuk juga wilayah transmigrasi,” tandas Elia.
Faktor nihilnya DAK Afirmasi tahun ini masih dipertanyakan para legislator di parlemen. Terlebih tidak ada penjelasan teknis dan rinci yang diberikan pihak eksekutif.
“Ini yang kami pertanyakan, kok tidak dianggarkan. Apakah memang tidak tahu cara melobinya, ataukah memang tidak masuk di dalam rencana kerja pemerintah daerah,” bebernya.
Elia meminta agar OPD di Pemprov bisa menggenjot penerimaan DAK tahun 2023. Mengingat seyogianya peluang di tingkat pemerintah pusat terbuka lebar.
“Kalau kita ke kementerian, kita itu ditantang ‘Pak, kok Kaltara usulannya tidak ada’. Jadi sebenarnya pintu dari kementerian, ada. Tinggal butuh kejelian dan keaktifan OPD. Kita melihat indikator kinerja OPD dari situ,” ujarnya.
Ia menegaskan jika kinerja OPD semakin dipertanyakan ketika terjadi penurunan DAK tahun depan. Sehingga diharap hal ini benar-benar menjadi perhatian serius.
“Pemerintah pusat memberikan dana ke kita kan harus ada data. Kalau tidak ada usulannya, dianggap beres-beres saja di daerah. Jadi ini yang perlu kejelian dan keahlian khusus orang yang menduduki jabatan di OPD,” desaknya.
Dalam konteks RKPD, legislatif juga harus diberi ruang untuk melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan di dalamnya.
Mengingat ada poin kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk terus dilanjutkan atau tidak sesuai kondisi di lapangan.
Sebelumnya, Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kaltara, Bastian Lubis mengatakan, ia sudah melihat usulan APBD 2023 yang telah diasistensi pemerintah pusat sebesar Rp2,5 triliun.
Menurutnya, nominal tersebut sangat rendah karena hanya tercatat kenaikan 3,9 persen dibandingkan tahun lalu.
“Kita mengusulkan anggaran sangat pesimis. Menurut saya, harusnya bisa di atas Rp4,5 triliun. Coba kita lihat NTT, itu 2022 Rp5,8 triliun, kita Rp2,4 triliun, apa mau dibuat,” ujarnya.
Ia kembali menekankan jika nominal APBD sangat dipengaruhi kompetensi pejabat di setiap OPD.
Sehingga ia sangat mendukung Gubernur Kaltara, Zainal Arifan Paliwang yang meminta pejabat mundur ketika tidak ada bukti kinerja di instansinya. Salah satunya terkait membawa anggaran pemerintah pusat masuk ke daerah.
“Apapun keputusan Gubernur sudah benar, tapi kita harus lihat, gubernur sampaikan kalau tiga sampai enam bulan tidak ada inovasi, pindah, saya sangat dukung itu. Karena yang jadi korban bisa masyarakat nanti, sebab tidak ada uang yang beredar,” kata Bastian. (*)
Reporter: Agung Riyanto
Editor: Nurul Lamunsari
