Koran Kaltara, 22 Juni 2022
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pembangunan infrastruktur jalan masih terus disuarakan masyarakat perbatasan. Salah satunya adalah jalan paralel yang ada di Kabupaten Nunukan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara dari dapil IV yang ditunjuk menjadi Sekretaris Tim Percepatan Aspirasi Pembangunan Jalan Perbatasan, Anto Bolokot mengatakan, enam lembaga adat di Nunukan sepakat untuk meminta pemerintah pusat segera mengalokasikan anggaran pembangunan pada tiga ruas jalan paralel di perbatasan Nunukan.
Ruas jalan yang dimaksud dimulai dari Kecamatan Lumbis – Lumbis Ogong – Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu.
Kemudian dari Tujung – Atap – Tepian Kecamatan Sembakung. Lalu Jalan Pintas Kecamatan Tulin Onsoi Menuju Kecamatan Lumbis Pansiangan.
Berdasarkan hasil paparan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltara, Anto mengungkapkan, jalan paralel perbatasan Mansalong – Lumbis Ogong – Lumbis Pansiangan – Lumbis Hulu memiliki panjang 155,7 kilometer (km).
Dari jumlah tersebut, 27,05 km di antaranya belum terbuka atau masih dalam kondisi hutan.
“Adapun jalan yang sudah terbuka sepanjang 124,65 km. Tapi belum berfungsi seluruhnya karena memerlukan perbaikan geometrik dan beberapa sungai bentang panjang masih memerlukan jembatan. Diperlukan DED untuk penuntasan jalan dan jembatan tersebut,” kata Anto kepada awak media, Jumat (18/6/2022).
Lanjut dia, ruas jalan Tujung – Atap – Sembakung memiliki panjang 102 km dengan kondisi yang belum terbuka.
Hal yang sama di ruas Jalan Pintas Tulin Onsoi – Lumbis Pansiangan sepanjang 109 km.
“Berdasarkan aspirasi masyarakat dan lembaga adat pada enam kecamatan di sana yang merupakan Kawasan Strategis Negara (KSN), kami meminta Kementerian PUPR segera wujudkan pembangunan karena akses jalan ini sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Secara teknis, pihaknya telah mengirim surat permohonan pembangunan kepada Kementerian PUPR.
Kemudian ditembuskan kepada kepala daerah di tingkat kabupaten, provinsi, lembaga legislatif dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis.
“Kita telah kirimkan surat tersebut dan ditembuskan ke bupati, gubernur, wakil gubernur dan DPRD kabupaten serta provinsi,” jelasnya.
Tim ini menginginkan segera ada tindak lanjut dari Kementerian PUPR. Paling tidak mereka melakukan tinjauan langsung untuk memotret kondisi tiga ruas jalan paralel ini.
“Rencana dari teman-teman juga mau ke Jakarta langsung, agar bisa menemui kementerian terkait untuk menyampaikannya secara langsung,” kata Anto.
Adapun, awak media belum bisa melakukan konfirmasi ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara.
Petugas jaga menginformasikan tidak ada satu pun pejabat berwenang yang berada di kantor.
“Semua pejabat ini lagi ada di Jakarta, ini staf admin saja yang ada sekarang,” kata petugas jaga.
Pemerintah Pusat Mutlak Bangun Jalan Perbatasan
Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Yansen Tipa Padan mengatakan, pemerintah pusat mutlak harus melakukan pembangunan jalan di perbatasan.
Mengingat ini sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah di beranda negara.
Ia memaparkan, Kaltara memiliki tiga jalur interkoneksi khusus berkenaan dengan jalan perbatasan.
Yakni, jalan paralel menuju Krayan, Kabupaten Nunukan, jalan paralel menuju Apau Kayan, Kabupaten Malinau dan jalan dari Mansalong menuju Tau Lumbis.
“Kegiatan untuk ke Krayan dan Apau Kayan sedang berjalan. Tapi dari Mansalong menuju Tau Lumbis terhenti. Ini kita harapkan supaya dilanjutkan kembali oleh pusat,” kata Yansen belum lama ini.
Pembangunan jalan perbatasan menjadi penting untuk menunjang kegiatan strategis lain. Salah satunya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sudah dikerjakan.
“Selain itu, prospek ke depan cukup strategis, karena berkenaan dengan dua negara bagian di Malaysia, yakni Sabah dan Sarawak,” ujarnya.
Pemerintah pusat penting memahami jika arus keluar masuk orang dan barang tinggi di situ. Sehingga mampu menghidupkan perekonomian warga sekitar. Ini perlu didukung dengan infrastruktur jalan yang representatif.
“Entry point ini yang menghidupkan perekonomian perbatasan. Jadi ketika berpikir ke depan, harus segera dibangun jalan ke sana,” kata Yansen.
Jalur interkoneksi di perbatasan juga diminta Yansen bisa saling terhubung. Sehingga substansi pembangunannya dapat lebih dirasakan masyarakat.
“Dari Krayan kan sudah dibangun jalannya, tapi yang namanya membangun harus nyambung. Jadi menurut saya mutlak semua dikerjakan,” jelasnya.
Adanya akses jalan dinilai akan meningkatkan indikator pembangunan masyarakat di perbatasan.
Mengingat saat ini masih ada warga yang bermukim di lokasi kurang representatif.
“Warga di Lumbis banyak tinggal di sepanjang bantaran sungai. Ini secara riil tidak representatif untuk jangka panjang, tidak manusia juga. Satu satunya solusi harus ada jalan. Jadi, mereka bisa pindah di dekat sana,” beber Yansen.
Secara teknis, Yansen telah melapor kepada gubernur untuk meminta kepada pusat memprogramkan kembali pembangunan. Sehingga ada progres berkelanjutan dari tahun ke tahun.
“Kita memang harus minta pusat programkan. Persoalan kapan selesainya, yang penting ada pekerjaan setiap tahunnya,” jelas Yansen. (*)
Reporter: Agung Riyanto
Editor: Nurul Lamunsari
