Radar Tarakan,
Selasa, 13 September 2022
NUNUKAN – Biaya perawatan penerangan jalan umum (PJU) menjadi masalah yang sama dihadapi Dinas Perhubungan (Dishub) Nunukan saat ini. Ratusan titik PJU, baik yang menggunakan panel surya maupun tenaga listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terbentur dengan biaya perawatan.
Di tengah kondisi keuangan yang belum stabil karena masih defisit anggaran ini, desakan perawatan sejumlah PJU sudah tak dapat dibendung lagi, karena kerusakannya sudah sangat parah dan butuh diperbaiki. “Biaya perawatannya memang mahal. Jadi, sedikit pusing juga dengan ketersediaan anggaran ini,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Nunukan Abdi Jauhari kepada media ini.
Ia mengatakan, antara PJU tenaga surya dan PJU dengan sumber listrik dari PT PLN, masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. PJU listrik dari PLN ini dipastikan tidak bermasalah. Kecuali adanya pemadaman dari PLN sendiri. Sementara PJU tenaga surya tetap dinikmati jika listrik PLN padam. “Untuk PJU tenaga surya itu rata-rata kerusakan akumulator atau akinya sebagai sumber energinya. Karena sudah tidak bisa menampung listrik lagi, lampunya tidak bisa menyala,” ungkapnya.
Sayangnya, akumulator yang digunakan ini sulit diperbaiki untuk digunakan kembali. Tapi, jika tetap ingin difungsikan, semua aki harus diganti dengan yang baru. Sementara, biaya pengganti untuk membeli aki kering berkapasitas 50 ampere mencapai Rp 2,4 juta per unit. “Di PJU itu ada yang satu tiang dua bola lampunya. Masing-masing aki ini digunakan untuk satu bola lampu. Dalam satu PJU itu terdapat dua panel, dua boks, artinya menggunakan dua aki,” sebutnya.
Terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Nunukan Asmar SE mengatakan, yang menjadi persoalan, pakai tidak pakai pemerintah tetap membayar penggunaan listrik untuk PJU. Khususnya yang menggunakan listrik dari PLN. Sehingga, jika tidak dianggarkan biaya perawatan pemerintah tetap merasakan ruginya. Sebab, tidak memberikan dampak ke masyarakat tapi pembayaran tetap berjalan. “Makanya, saya minta dinas perhubungan itu menghitung betul-betul berapa anggaran yang dibutuhkan,” kata Asmar saat ditemui sebelum asistensi anggaran yang dilakukan di lantai satu Kantor Bupati Nunukan belum lama ini.
Ia mengatakan, persoalan PJU ini sangat riskan. Jika PJU tak berfungsi persoalan lain akan muncul. Utamanya masalah keamanan. Karena, aksi kriminal dapat saja dimanfaatkan pelaku ketika suasana gelap atau remang-remang tanpa penerangan di jalan. “Banyak masalah kalau PJU tidak hidup. Bukan hanya kriminal saja, tapi juga persoalan lain. Seperti dana pajak penerangan yang selama ini dipungut ke masyarakat dan lain sebagainya,” ujarnya. (oya/ash)
