Masih sibuk dan fokus pada pemeriksaan keuangan pemerintah daerah (pemda) di Kalimantan Utara (Kaltara) untuk anggaran 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltara menyatakan baru akan melihat dan menelisik selisih uang sebanyak Rp 17.297.737.767, yang berbeda dari hasil audit BPK dengan jumlah setoran PT PMJ (Pipit Mutiara Jaya) yang tertera pada putusan Mahkamah Agung (MA).
