Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini sedang disoroti masyarakat atas kasus tertangkaptangannya salah satu auditor senior mereka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diduga karena pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kementerian Pedesaan (Kemendes).
Namun kondisi ini tidak mempengaruhi BPK dalam memberikan opini terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah tahun 2016. Ada dua daerah di Kalimantan Utara yang mendapatkan opini WTP di tahap awal ini yaitu Pemerintah Kabupaten Malinau dan Nunukan. Penyerahan opini diserahkan melalui BPK RI Perwakilan Kaltara, Selasa (30/5) di kantornya.
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kaltara Tornanda Syaifullah menegaskan, pemberian WTP kepada sejumlah daerah di Kaltara murni melalui hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan mengikuti prosedur yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah, serta diawasi tim penelaah atas laporan keuangan.
