Koran Kaltara, 11 April 2022
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pemprov Kaltara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menggelar rapat dengar pendapat program pemberantasan korupsi terintegritas pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Senin (11/4/2022).
Bupati Bulungan Syarwani, turut hadir dalam kesempatan tersebut.
Beberapa yang menjadi atensi KPK, di antaranya terkait pengelolaan kepariwisataan daerah, dan potensi sarang burung di Kaltara.
Saat ditemui usai acara, Syarwani mengatakan ada beberapa intervensi yang disampaikan oleh KPK, beberapa penilaian untuk Bulungan sudah cukup baik, meskipun beberapa di antaranya masih perlu perbaikan.
“Misalnya untuk peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), upaya peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), begitupun terkait perizinan juga diatensi,” ujarnya kepada Koran Kaltara.
Sejauh ini terkait beberapa hal itu juga telah dilaksanakan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Dari hasil telaah dan sudah diserahkan ke Pemda Bulungan, tentunya itu menjadi bahan bacaan buat kita, dan referensi bagian mana yang harus kita prioritaskan untuk kita perbaiki,” tegasnya.
Pengelolaan wisata hal yang juga mencuat dalam pertemuan, khususnya untuk pengelolaan Museum Kesultanan Bulungan.
Syarwani menegaskan hal itu harus diselesaikan terlebih dahulu terkait aset yang akan dibangun nantinya.
“Kemudian untuk sarang walet, kita maksimalkan karena kita juga sudah memiliki Perda-nya,” pungkasnya. (*)
Reporter: Nurjannah
Editor: Nurul Lamunsari
