benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Penurunan angka stunting se-Kalimantan Utara menurut Wakil Gubernur Yansen TP berkat adanya kolaborasi yang baik pemerintah daerah bersama para akademisi, LSM dan mitra pembangunan.
Yansen mengatakan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja kolaboratif tentunya Kaltara perlu bersyukur. Pasalnya, Kaltara berhasil masuk ke dalam tiga provinsi yang mendapat penghargaan sebagai provinsi dengan penurunan angka stunting terbesar.
“Di tahun lalu (2022) saja Kaltara berhasil menekan angka prevalensi sebentar 5,4 persen yakni dari 27,5 persen menjadi 21,1 persen. Walaupun angka ini masih berada di atas angka prevalensi stunting nasional yaitu 21,6 persen hal ini menunjukan kinerja yang baik bagi seluruh unsur pemangku kepentingan dalam percepatan penurunan stunting di Kaltara,” ucapnya, Kamis (4/5).
“Kalau stunting ini juga kan sudah ada program nasional bahkan internasional, dan saya kira itu wajib dilaksanakan, di mana ada beberapa aksi yang dilakukan kabupaten kota untuk melakukan penekanan stunting, tapi yang paling mendasar kita jangan terjebak diangka karena jangkauan kita masih terbatas oleh sebab itu bagaimana kita membangun kualitas SDM masyarakat,” ucapnya.
Lanjut Yansen, seperti yang ada di daerah pedalaman potensi stunting yang memiliki pasar tertentu yang memiliki pasar minuman keras, pola pendidikan anak yang kurang diperhatikan itu yang harusnya menjadi pembelajaran untuk warga yang ada di daerah pedalaman karena penting untuk menciptakan suatu pola hidup yang sehat dan hal ini tentunya harus diberi penekanan.
Meskipun demikian Yansen tetap memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tarakan karena berhasil menurunkan angka stunting yang cukup signifikan sebesar 10,5 persen yakni dari 25,9 persen menjadi 15,4 persen pada 2022.
“Sedangkan bagi Kabupaten Tana Tidung yang mengalami kenaikan angka stunting sebesar 7,9 persen yakni dari 22,8 persen pada tahun 2021 menjadi 30,7 persen pada tahun 2022, tentu akan menjadi perhatian kita bersama,” paparnya.
Tak hanya itu, Yansen juga meminta semua pemangku kepentingan agar melakukan kolaborasi dan kepada perangkat daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar memastikan bahwa intervensi yang diperlukan untuk percepatan penurunan stunting di daerah masing-masing telah terpenuhi.
Terutama terkait pemenuhan sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawab pemerintah yaitu ketersediaan sarana di Puskesmas dan Posyandu seperti pemenuhan alat USG dan alat Antropometri.
Berdasarkan data masih ada 12,5 persen Puskesmas yang belum memiliki alat USG serta terdapat 30,36 persen tenaga dokter yang belum terlatih menggunakan alat USG. “Kondisi ini masih sangat jauh dari ideal,” pungkasnya.(*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Ramli
