Mahyudin: Masalah Utama di Kaltara adalah Infrastruktur

Koran Kaltara, 31 Maret 2022

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mahyudin mengungkapkan, hal mendasar yang perlu diperhatikan di Kalimantan Utara adalah aksesibilitas di wilayah perbatasan.

Dia membeberkan, ada sejumlah wilayah di perbatasan Kaltara yang sulit diakses lewat darat.

Bahkan masih ada beberapa wilayah yang hanya bisa dilalui jalur udara menggunakan pesawat udara.

Dia mencontohkan akses dari perbatasan Kaltim menuju Apau Kayan belum tembus.

Bahkan, katanya, di sana sempat kebutuhan sembilan bahan pokok itu hidupnya dari negara tetangga.

“Kemudian juga ada beberapa jalan ke Krayan belum selesai. Intinya yang menjadi masalah utama di sini (Kaltara) adalah infrastruktur,” ungka Mahyudin saat kunjungan kerja ke Kaltara, Selasa (29/3/2022).

Pihaknya bahkan berencana mengundang perusahaan yang memiliki izin konsesi terhadap salah satu akses jalan ke perbatasan di Kabupaten Malinau.

Tujuannya, untuk mendiskusikan aksesibilitas yang kerap terhambat, karena jalan yang dilalui adalah kawasan perusahaan.

“Kita bawa juga diskusi dengan Kementerian Kehutanan soal status perusahaan seperti apa. Izin HGU sampai kapan, nanti dicek apakah sudah habis. Kalau masih berlangsung, kerja sama memperbaiki jalan itu,” ujarnya.

Menurutnya, akses tersebut agar bisa terbuka dulu. “Intinya kawasan Kaltara sekitar 11 kilometer lagi harus dibuka bisa tembus,” jelasnya.

Selain itu, dia juga memantau perkembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia di Tanjung Palas Timur, Bulungan.

Dia berharap megaproyek berprogres sehingga bisa menciptakan lapangan kerja dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi baru di Kaltara.

“Karena ini sudah di-groundbreaking oleh presiden. Tentu kita juga harus mendukung program pemerintah,” ujarnya.

Mahyudin menegaskan, kehadiran pusat sangat penting terhadap pembangunan kawasan industri.

Pasalnya, masalah utama dalam upaya pembangunannya juga pada infrastruktur.

“Saya kira tidak bisa ditanggung pemerintah daerah, juga dananya tidak kuat. Jadi harus melalui dari nasional. Nanti investasi pihak ketiga, swasta di sana (kawasan industri),” tambahnya. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Nurul Lamunsari