TANJUNG SELOR – Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2022 DPRD Bulungan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah proyek fisik di Bulungan. Itu dilakukan sebagai tindak lanjut rapat dengar pendapat atau hearing bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Ketua Pansus LKPJ Bupati 2022, Muhammad Nafis mengatakan, sebelumnya pansus sudah menggelar hearing bersama delapan OPD di lingkungan Pemkab Bulungan. Salah satunya, RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo.
“Jadi, dalam rapat hearing itu kita menanyakan ke OPD terkait pembangunan proyek 2022 yang belum selesai,” kata Nafis kepada Radar Kaltara, Selasa (16/6).
Kemudian, disampaikan ada beberapa proyek pembangunan fisik yang belum tuntas. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim melakukan sidak ke lapangan. Pertama, pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Bulungan.
“Anggaran pembangunan Labkesda Rp 2,2 miliar. Informasi dari PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan), pembayaran sudah 100 persen. Tetapi, pembangunan fisik belum selesai,” ungkapnya.
Sesuai arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pekerjaan fisik diminta untuk tetap dilanjutkan hingga rampung. “Janjinya, akhir bulan ini sudah selesai. Tetapi, setelah pembayaran kontraktornya hilang,” ujarnya.
Hal itulah yang menyebabkan proses pembangunan fisik terhambat. Berdasarkan laporan PPTK, saat ini untuk prosesnya baru 95 persen. “Tadi, kita juga mendatangi bangunan pompa booster PDAM Danum Benuanta,” bebernya.
Hingga saat ini, bangunan yang dibangun sejak 2014 silam itu tak kunjung difungsikan. Sesuai perencanaan, pompa booster itu digunakan untuk mengaliri air kepada masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran Sungai Kayan. “Sebelumnya, pompa booster ini sudah sempat dilakukan uji coba. Tetapi, terkendala air baku dari Sungai Buaya yang terbatas akibat terjadi pendangkalan, sehingga tidak bisa difungsikan,” ujarnya.
Kemudian, untuk proyek pembangunan penahan longsor di Desa Tengkapak juga belum sepenuhnya rampung, karena masih ada pekerjaan yang belum tuntas. “Masih ada dua titik yang belum selesai. Waktu pekerjaan itu sempat ada kecelakaan kerja. Sehingga, proses pekerjaan dihentikan,” ujarnya.
Selain itu, pembangunan gedung IGD di RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo juga belum sepenuhnya rampung. Hal itupun menjadi atensi DPRD Bulungan. “Hasil sidak hari ini (kemarin, Red) akan dibahas kembali bersama OPD terkait untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Bulungan dalam rapat paripurna,” bebernya.
Sementara itu, Dirut RSD dr. H. Soemarno Sosroatdmojo, Widodo Darmo Sentono mengatakan, berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh inspektorat, progres pembangunan gedung IGD baru mencapai 54 persen.
“Sebelumnya, kontraktor sudah diberikan adendum untuk menyelesaikan pekerjaan fisik. Tetapi, progres pekerjaan tidak berjalan sesuai target,” ujarnya.
Akhirnya, Pemkab Bulungan mengambil kebijakan untuk putus kontrak pada Februari. “Pembangunan gedung ini bersumber dari DAK (dana alokasi khusus),” pungkasnya. (jai/eza)
Sumber: https://radartarakan.jawapos.com
