Bertempat di Gedung Auditorium BPK Kaltara Kota Tarakan, Jumat 3 Februari 2023, BPK bersama dengan Universitas Indonesia, Universitas Teknologi MARA Malaysia, dan Bappeda-Litbang Provinsi Kalimantan Utara menggelar Workshop Pertama terkait Penilaian Resiliensi Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Utara dalam Rangka Menyiapkan Strategi di Era Dinamis dan Penuh Ketidakpastian. Acara ini bertujuan untuk menilai tingkat resiliensi Pemda se-Kaltara agar dapat digunakan sebagai dasar evaluasi untuk peningkatan resiliensi Pemda se-Kaltara di kemudian hari. Acara ini diikuti oleh para pimpinan OPD seluruh Pemda di Kalimantan Utara.
Acara diawali dengan sambutan Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha, Ajie Amiseno yang menyampaikan bahwa perkembangan pengelolaan keuangan negara terus berkembang dari perencanaan anggaran berimbang, anggaran berbasis kinerja, dan kini pemerintah juga dituntut agar lebih resilien menghadapi ketidakpastian. Kepala Subbagian Humas juga memaparkan beberapa rekomendasi penting BPK terkait peningkatan resiliensi di bidang kesehatan pada LHP Cooperative Audit BPK terkait SDGs 3d.
Acara dilanjutkan dengan sambutan Kepala Bappeda-Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Ir. Helmi. Kepala Bappeda-Litbang mengapresiasi atas kerjasama penyelenggaraan kegiatan workshop ini dan menyampaikan bahwa indikator perekonomian kaltara paling terdampak dengan risiko ketidakpastian sehingga hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan alternatif kebijakan untuk merespon risiko ketidakpastian tersebut.
Direktur Accounting Research Institute, Universiti Teknologi MARA, Malaysia, Prof Dr. Jamaliah Said dan Wakil Ketua Tim Peneliti dari Universitas Indonesia, Purwatiningsih Lisdiono Ph.D., menyampaikan bahwa fenomena adanya kabupaten kota bisa bangkrut karena adanya ketidakpastian. Selanjutnya, risiko ketidakpastian semakin tinggi dengan kemungkinan adanya Perfect Storm yang mengancam upaya Pemda di Kaltara dalam memberikan layanan publik sehingga diperlukan upaya mitigasi dan antisipasi melalui workshop ini. Wakil Ketua Tim Peneliti juga mengungkapkan bahwa Provinsi Kaltara merupakan provinsi pertama di Indonesia yang melakukan penilaian resiliensi ini.
Dalam sambutannya secara daring, Anggota VI, Dr. Pius Lustrilanang, S.IP menyampaikan bahwa konsep resiliensi sudah ada dari Tahun 1920. Anggota VI memberikan perhatian besar pada Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak ketika menghadapi risiko ketidakpastian sehingga Anggota VI mendorong Pemda untuk lebih resilien diantaranya melalui kegiatan workshop ini.
Turut hadir secara daring, Kepala BPK Kaltara, Ruben Artia Lumbantoruan menyampaikan apresiasi pada Anggota VI dan Tim Peneliti atas dukungannya dalam meningkatkan resiliensi Pemda di Kaltara.
Acara dilanjutkan dengan tanya-jawab dimana secara garis besar menyimpulkan bahwa modal utama dari resilien adalah data dan mindset SDM dari seluruh Pemda. Acara kemudian ditutup dengan penyerahan Plakat dan foto bersama.
