Koran Kaltara, 29 Januari 2022
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pemerintah bersama DPRD telah mengesahkan RUU IKN menjadi UU IKN. Pemindahan ibukota negara (IKN) Nusantara dari Jakarta ke Kaltim, menjadi diskursus publik para elite hingga masyarakat luas.
Keputusan memindahkan pusat negara juga menciptakan geostrategis baru, khsusunya dalam hal pertahanan dan keamanan NKRI. Demikian halnya bagi Kaltara sebagai provinsi tetangga dan penyangga kekuatan IKN Nusantara.
Sebagai provinsi dengan tipologi perbatasan negara, potensi ancaman IKN akan lebih dulu terasa di Bumi Benuanta. Namun, yang perlu diantisipasi bukan pada perang terbuka. Sebab Kalimantan, khususnya Kaltara, merupakan jalur transnational crime (kejahatan ineternasioal).
Tentara Nasional Indonesia (TNI), sadar betul akan setiap potensi gangguan keamanan nasional. Untuk menekan kejahatan, baik di darat maupun laut (ALKI II), Korem 092/Maharajalila, mulai menyiapkan pasukan. Apel kesiapsiagaan pasukan dipimpin langsung Danrem 092/Maharajalila, Brigjen Rifki, Jumat (28/1/2022).
TNI menyatakan sikap mendukung program pemerintah untuk memindahkan IKN ke Kaltim. “Agar dapat menjaga kondusivitas daerah, kita juga akan melakukan sosialisasi. Apalagi, belakangan terakhir pemindahan IKN ini memicu gejolak,” ujar Rifki.
Dengan begitu, diyakini bisa meminimalisir hal-hal yang tak diinginkan. Ia menilai adanya apel gelar pasukan sangat penting bagi satuan. Ini sebagai salah satu bentuk sederhana untuk mengukur kesiapsiagaan satuan Korem 092/Maharajalila dan satuan bawah.
Bukan hanya itu, ia juga memastikan seluruh jajaran Kodam VI Mulawarman telah berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan pemindahan IKN. “Kami juga sudah membentuk posko pengamanan proyek strategis nasional (PSN) Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi,” katanya.
Menurut Rifki, hal itu juga bagian dari upaya mendukung program pemerintah. Diharapkan, PSN pada program KIPI bisa berjalan sesuai harapan. Sehingga, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltara.
Selain itu, TNI AD juga berupaya membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan serta mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. Khususnya puncak varian Omicron yang diprediksi akan terjadi Februari mendatang. “Kita akan terus berupaya untuk melakukan pencegahan agar jumlah kasus tidak melonjak,” imbuhnya.
Ia mengimbau jajaran Korem 092/Maharajalila, agar terus memberikan dukungan kepada pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 melalui program vaksinasi dan penegakan protokol kesehatan (prokes). Termasuk upaya pemulihan ekonomi, demi mengatasi berbagai kesulitan masyarakat.
Ia menambahkan, TNI juga harus meningkatkan sinergi dengan pemerintah, Polri dan komponen masyarakat lain dalam rangka menyukseskan program pemerintah. (*)
Reporter: Nurjannah
Editor: Nurul Lamunsari
