“Tidak hanya mempertahankan opini tertinggi tersebut, Pemkot Tarakan juga terus berupaya meningkatkan nilai pemeriksaan dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Khairul saat menghadiri entry meeting ini dilaksanakan di ruang rapat Wali Kota Tarakan dengan dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK-RI Kaltara Ruben Artia Lumbantoruan, Ketua dan anggota tim pemeriksa, dan unsur Perangkat Daerah di Tarakan, Senin.
Sebagaimana diketahui, selama tiga tahun terakhir, opini Wajar Tanpa Pengecualian telah diperoleh Pemkot Tarakan.
Khairul menyampaikan bahwa pihaknya berupaya untuk menyampaikan LKPD yang lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya.
Dengan demikian maka diharapkan hasil pemeriksaan pun dapat diterima dengan lebih cepat.
“ini akan mempengaruhi proses pembahasan APBD perubahan sehingga kita pun dapat memprosesnya lebih dini bersama DPRD Kota Tarakan,” kata Wali Kota.
Sebelumnya BPK-RI Perwakilan Kaltara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Terinci atas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja tahun anggaran 2021 sampai dengan Semester I 2022 pada RSUD dr. H. Jusuf SK.
Serta LHP terkait Kinerja atas Efektifitas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun anggaran 2019 sampai Semester I tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
