Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Badan Pemeriksa Keuangan BPK mempertanyakan anggaran publikasi di DPRD Nunukan tahun anggaran 2015. BPK mempertanyakan uang Rp.94 juta dari dana publikasi media massa yang diduga menyalahi standarisasi. Sekretaris Dewan (Setwan) DPRD Nunukan Hasriansyah unjuk bicara terkait permasalahan tersebut, “Belum temuan, BPK baru mempertanyakan,”jawabnya.
