Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan target kepada pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam dua tahun harus mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini pun disambut baik oleh bupati KTT, H. Undunsyah.
Menurutnya, beberapa PR dari BPK harus segera diselesaikan tahun ini. Sementara target dua tahun tersebut harusnya dapat diselesaikan hanya setahun. “Beberapa evaluasi dari BPK akan kami tindaklanjuti. Utamanya aset yang memang belum selesai. Banyak aset dari Bulungan yang belum rampung inventarisirnya. Dari 30 penyerahan dari BPN hanya 7 yang terdata,” ungkapnya.
