Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menginginkan keuangan PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Tarakan diaudit lembaga pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini disampaikan beberapa kali oleh gubernur dan bahkan sudah mendapat lampu hijau dari ketua BPK RI Harry Azhar Azis yang sempat bertandang ke Tarakan beberapa waktu lalu. “Kami akan undang Dirut PT PLN Tarakan untuk diminta penjelasannya. Kalau kami harus mengubah tarif listrik ini, harus diaudit dulu. Berapa operasionalnya, berapa tarif yang wajar. Jadi jangan sampai PT PLN merugi. Karena mereka kan harus membayar gaji pegawai dan membeli bahan bakar,” jelas pria berkacamata itu.
