Persoalan aset Pemerintah kabupaten Bulungan yang tak kunjung rampung, membuat hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan masih berkutat pada opini wajar dengan pengecualian.
Menurut Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala, sudah seharusnya aset yang menjadi persoalan dijadikan pembelajaran agar ke depannya hasil pemeriksaan LKPD bisa meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) seperti halnya Kabupaten Malinau dan Nunukan.
