Koran Kaltara, 26 Desember 2021
TARAKAN, Koran Kaltara – Rencana pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur bukan hanya menjadi isu strategis nasional. Lebih dari itu, ada nilai tambah secara sosial ekonomi bagi masyarakat yang bermukim di Kalimantan. Khususnya membuka peluang bisnis di jalur perbatasan Indonesia-Malaysia.
Melihat potensi yang terbuka lebar, wali kota se-Kalimantan mendorong percepatan pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kaltim. Ini juga dapat menjadi acuan bagi pengusaha yang ada di negara tetangga, khususnya Malaysia.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisariat Wilayah V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Khairul kepada awak media, Minggu (26/12/2021). Menurut Wali Kota Tarakan ini, Apeksi Korwil V yang membawahi 9 kota di Kalimantan mengharapkan adanya percepatan pemindahan ibukota negara.
“Kami dengar Pak Jokowi pada 2024 pada Agustus akan melaksanakan pemindahan ibukota baru. Itu yang kami dorong juga dengan Apeksi. Walaupun tempatnya di Kaltim, tetapi pasti akan berimplikasi cukup besar di wilayah lain yang ada di Kalimantan, termasuk Tarakan dan Kaltara,” terangnya.
Lebih lanjut dikatakan Khairul, kota-kota yang ada di sekitar Kaltim akan menjadi daerah penyangga. Dia mengibaratkan wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodetabek) yang saat ini menjadi penyangga ibukota negara di Jakarta. Status kawasan itu juga akan sama ketika pemerintahan Indonesia akan dipusatkan di Kaltim.
Lebih lanjut dikatakan Khairul mengaku dirinya memiliki tugas untuk mendesak pemerintah pusat untuk segera merealisasikan rencana ini. Sehingga ibukota negara bisa segera dipindahkan ke Kaltim.
“Akan berdampak berbagai implikasi, termasuk perbaikan infrastruktur. Misalnya akses jalan dan transportasi, baik udara maupun darat. Karena sekarang ini, kalau kita mau ke Pontianak naik pesawat harus muter (transit) dulu ke Jakarta. Sedangkan jalan darat, sudah selesai dibuka tetapi belum maksimal,” sebutnya.
Dengan adanya pusat pemerintahan baru di Kaltim, ekses antarwilayah di Kaltim akan semakin mudah. Namun itu akan terwujud bila ada intervensi pemerintah pusat.
Meskipun baru rencana, tetapi para pengusaha yang ada di pulau Borneo mulai menjajakan kerja sama investasi. Tidak terkecuali di negara bagian timur Malaysia seperti Serawak dan Sabah.
“Bahkan dengan negara tetangga pada matching bisnis, salah satu daya tarik mereka mau berbisnis dengan kita karena ibukota negara akan dipindah di Kaltim. Ini bukan hanya isu strategis nasional, tetangga kita juga memantau ini, terutama Malaysia timur seperti di Serawak dan Sabah,” ungkapnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Kaltara juga akan berdampak cukup signifikan saat ibukota negara berada di Kaltim. Karena arus perpindahan orang dan barang juga meningkat. Begitu juga geliat ekonomi yang ada di Kaltara juga akan ikut menyesuaikan. (*)
Reporter: Sofyan Ali Mustafa
Editor: Nurul Lamunsari
